SERIKAT PEKERJA SEKURITY TELKOM ACEH

Dahlan: Bongkar Indikasi Korupsi BUMN, Termasuk Telkom

Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan pengelolaan semua BUMN harus semakin transparan agar kinerja perusahaan semakin bagus.

"Kalau ada temuan penyimpangan yang mengindikasikan korupsi, tidak terkecuali di Telkom, harus dibongkar. Bongkar sajalah," kata Dahlan, usai melakukan uji coba mobil listrik, di Gedung Kemenristek, Jakarta, Senin.
Dahlan menanggapi keterangan dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bahwa terdapat 24 BUMN yang berpotensi sebagai lembaga negara yang korup.
Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, mengatakan temuan indikasi korupsi tersebut berdasarkan analisis hasil audit BPK tahun 2005-2011.
Dari 24 perusahaan pelat merah tersebut, dianilisis bahwa potensi terkorup adalah PT Telkom Tbk, disusul PT Rajawali Nusantara Indonesia, PT Jasa Marga Tbk.
Selanjutnya PT Bahana PUI, PT PLN, PT Pembangunan Perumahan, PT Hutama Karya, PT Pertamina, PT Danareksa, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
Potensi kerugian negara dari 24 BUMN tersebut diperkirakan Rp4,9 triliun dan 305 juta dolar AS.
Khusus di Telkom, FITRA menjelaskan penyimpangan anggaran yang merugikan negara diperkirakan mencapai Rp12 miliar dan 130 juta dolar AS.
Menanggapi hal itu, Dahlan Iskan mengaku tidak kaget atas laporan FITRA tersebut.
"Hah cuma segitu (24 BUMN, red) seharusnya lebih dari itu," ujarnya.
Meski demikian mantan Dirut PT PLN ini mengakui masih tidak mengetahui tolak ukur disebutkan terjadi penyimpangan atau korupsi.
"Antara koruspi dana anggaran beda tipis terutama soal pengelolaannya," tegasnya.
Ia menjelaskan, ada direksi yang administrasinya bagus, tapi mereka itu tidak korupsi.
"Banyak orang yang tidak korupsi tapi administrasinya kurang sempurna tapi dianggap korupsi," ujarnya.
Terkait nama besar Telkom yang masuk dalam daftar terindikasi potensi korupsi, Dahlan menuturkan, seharusnya tidak seperti itu.
"Saya tidak harus panggil mereka (manajemen Telkom), karena sudah kewajiban mereka bagaimana agar perusahaan itu bersih," katanya.(rr)